UN 2013: Potret Hitam Sistem Pendidikan Nasional

Apa yang terjadi akhir-akhir ini (mengenai carut marut pelaksanaan UN) menandakan bahwa Indonesia memiliki pemerintah yang tidak “berpendidikan” karena membuat sistim pendidikan yang tidak “mendidik”. Pendidikan bukan lagi sebagai sarana mencerdaskan putra bangsa, namun sebagai sarana politisasi, legitimasi, dan yang tidak kalah penting ialah generasi muda (peserta didik) menjadi kelinci percobaan kurikulum. Akbitanya, kebijakan yang seharusnya memiliki nilai positif bagi perkembangan generasi muda justru menjadi negatif karena hanya menguntungkan sebgiian pihak.

Pendidikan selalu menjadi alat politik bagi penguasa. Mulai dari Orde Lama (terhitung sejak Demokrasi Terpimpin) hingga saat ini, pendidikan tidak berkembang yang berdampak kepada carut marut pendidikan nasional kita, terutama permasalahan UN akhir-akhir ini. Jadi, sebenarnya permasalahan itu bukan pada UN, akan tetapi sistim pendidikan itu sendiri. Terutama mengenai keadilan yang menyangkut sarana dan prasarana.  Apa yang ada di desa terpencil sangat membuat bulu kudu merinding. Realita yang terjadi adalah kekurangan guru, buku-buku teks pelajaran, serta fasilitas-fasilitas yang lain.

Untuk guru, khususnya, sebagai ujung tombak penggerak pendidikan seharusnya lebih diperhatikan. Guru memiliki peran yang sangat sentral dalam dunia pendidikan. Sebenarnya, biarpun sekolah-sekolah di desa tidak memiliki sarana dan fasilitas yang baik, namun ditunjang dengan guru yang berkualitas otomatis mampu menghasilkan generasi yang berkualitas dan tidak akan kalah dengan mereka yang hidup dengan menikmati ruangan ber AC, memiliki LCD, dan lain-lain. Yang dibutuhkan adalah guru yang berkualitas serta ditunjang dengan alat pendidikan (kurikulum) yang adil.

Realita yang terjadi adalah kekurangan guru, terutama di daerah terpencil. Sudah kekurangan guru, ditambah dengan minimnya sarana dan prasarana. Sungguh memalukan hal seperti ini terjadi pada negara yang kaya raya seperti Indonesia. Namun, memang, mereka yang menjadi wakil masyarakat, tidak melayani masyarakat, malah memeras masyarakat. Memeras secara ekonomi dam memeras secara intelektualitas. Bagi mereka yang tidak bertahan, mati di tengah jalan. Tujuan pendidikan di Indonesia yang berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila harus dinodai dengan pelaksanaan pendidikan yang semakin buruk.

Setelah masyarakat lega dengan terlepas dari belenggu Orde Baru yang sentralistik, menghasilkan era otonomi, tidak merubah secara signifikan grafik pendidikan di Indonesia. Masyarakat terlalu dipaksa untuk menerima kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masyarakat belum siap menerima atau menerapkan apa yang dipirkan oleh pemerintah. Jadi, bisa dikatakan bahwa pemikiran elit pendidikan belum siap diterima oleh masyarakat, generasi muda awam pada khususnya. Seperti yang dikatakan diatas, mereka yang tinggal di pedasaan tidak akan sama dengan yang tinggal di kota. Nah, itu hendak disamakan melalui UN.

Apa yang dilihat, didengar, diterima, diserap oleh para peserta didik di pedesaan tentu tidak akan sama dengan yang di kota, Sedangkan UN merata, inikan tidak adil. Sebenarnya bukan UN nya yang tidak adil, namun memang sistim dan kebijakannya sudah tidak sehat. Apalagi UN tersebut dijadikan penentu kelulusan. Bila dilihat sekilas, ini sungguh ironi, bagimana tidak? Belajar tiga tahun, harus ditentukan dengan beberapa hari saja. Kalau tidak ingin repot, ngapain sekolah, langsung saja ujian. Bahkan tidak perlu sekolah saja. Cukup mempelajari apa yang akan di UN kan, terus ujian, kan gampang. Tidak perlu susah-susah dan mengeluarkan dana yang membengkak.

Sungguh sangat miris sekali melihat kondisi UN saat ini, keterlambatan soal ujian, penundaan pelaksanaan ujian. Namun, apapun itu, jika ketidak siapan sudah mengahantui, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Biarpun Ujian serentak, namun tidak siap, sama saja. Karena sistim pendidikan sudah rusak. Jadi, bisa dikatakan bahwa UN bukan permasalahan utama, akan tetapi memang sistim pendidikannya yang tidak baik. Sistim yang tidak baik berdampak kepada penyelenggaran pendidikan yang tidak baik pula  salah satunya pelaksanaan UN yang dinilai tidak adil dari waktu ke waktu dan menjadi momok bagi peserta didik. Perbaiki dulu sistimnya, serta yang paling penting adalah memaksimalkan peran guru dalam pendidikan. Setelah semua siap, UN tidak akan menjadi momok yang menakutkan. UN tidak perlu dihapuskan, tetap ada, namun bukan dijadikan standar kelulusan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s