Nugroho Notosusanto dan Pengajaran Sejarah

Sekilas Nugroho Notosusanto: Karir dan Kehidupan

Dunia pendidikan Indonesia mencatatkan nama seorang sejarawan Indonesia pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K). Beliau adalah Nugroho Notosusanto. Pria kelahiran Pati ini menjadi Menteri P dan K pada periode Kabinet Pembangunan IV, masa Orde Baru. Pada saat menjabat sebagai Menteri P dan K, Nugroho juga menjabat sebagai Rektor UI. Jadi beliau melakoni jabatan rangkap. Nugroho merupakan alumnus Universitas Indonesia dengan program studi sejarah, fakultas sastra.

Keaktivan beliau semasa remaja (SMA) pernah menjadi anggota militer—tentara pelajar. Pada saat tamat dari SMA, ia merasa bingung hendak akan melanjutkan kemana, apakah akademi militer atau masuk perguruan tinggi. AKhirnya ia masuk perguruan tinggi. Saat dalam dunia mahasiswa pun Nugroho juga aktiv dalam kegiatan kemahasiswaan, terutama dalam dunia pers dan sastra. Tulisan-tulisan sastra—puisi ataupun cerpen yang ditulis ditujukan untuk mengkritik pemerintah—Orde Lama. Jadi bisa dikatakan, Nugroho Notosusanto tidak hanya seorang sejarawan, namun juga sastrawan.

Setelah menamatkan jenjang pertama dalam dunia mahasiswa, Nugroho mengabdikan diri sebagai dosen di UI. Kemudian ia juga ditunjuk sebagai Kepala Lektor FSUI. Nugroho juga mendapat beasiswa ke Inggris untuk memperdalam keilmuan sejarahnya tentang metode dan filsafat sejarah. Sebelum berangkat, Nugroho mempersunting seorang wanita bernama Erma Savitri. Sepulang dari Inggris, Nugroho aktiv lagi dalam dunia militer, ia menjadi Direktur Pusat Sejarah ABRI. Termasuk beberapa proyek yang dibuat oleh militer diserahkan kepada Nugroho Notosusanto. Maka ada yang menyebut Nugroho Notosusanto merupakan sejarawan militer. Dan Nugroho Notosusanto diberi pangkat tituler dengan pangkat Letkol hingga sampai pada Brigjen.

Realitas Pengajaran Sejarah: Dualisme dan Indoktrinasi

Nugroho Notosusanto melakukan banyak perubahan dalam skema pendidikan Indonesia. Mulai dengan merubah kurikulum 1975 menjadi  kurikulum 1984. Dalam kurikulum 1984, penjurusan seperti, Bahasa, IPA, IPS, dihapuskan. Pada kurikulum 1984 terdapat dua jenis mata pelajaran yakni—wajib dan pilihan. Selain itu juga, ada yang mencolok dalam kebijakan yang dikeluarkan olehnya yakni berdirinya PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) sebagai program yang berdiri sendiri. Mata pelajaran Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia (SNID), tidak integral lagi dengan IPS. Untuk PSPB sendiri merupakan alternative dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, walaupun demikian, isi materinya tetap peristiwa-peristiwa sejarah dalam kurun waktu mulai dari kemerdekaan.

Kedua mata pelajaran itu—SNID dan PSPB—masuk dalam kategori mata pelajaran wajib bagi semua jenjang pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwasanya Nugroho berkaca pada periode sebelumnya yang begitu sainstik karena kurang mengedepankan akhlak dan karakter. Nugroho melihat diperlukan pendidikan berpikir dan humaniora untuk menanggulanginya, salah satunya sejarah. Melalui sejarah, generasi muda diberi pengetahuan tentang pengalaman leluhur dan para pahlawan. Semangat kebangsaan dan nasionalisme dipertaruhkan di dalam sejarah. Sekilas memang, kebijakan beliau ini sangat cerdas, namun yang menjadi permasalahan adalah kebijakan itu diterapkan pada masa yang kurang tepat.

Penguasa Orde Baru menggunakan sarana itu melegitimasi kekuasaan. Sejarah hanyalah milik satu fihak, penguasa Orde Baru dan juga militer, terutama Angkatan Darat (AD). PSPB sangat militeristik, hanya menonjolkan perjuangan militer. Begitu juga dengan SNID, terutama untuk kelas tiga, juga tidak luput dari militerisme. Pengajaran sejarah yang militerstik itu ditunjang melalui buku-buku acuan yang digunakan tiap-tiap mata pelajaran. PSPB, pada awalnya menggunakan buku acuan “30 Tahun Irandonesia Merdeka”, terbitan seketrariat negara yang dipimpin oleh Nugroho Notosusanto sendiri dan kalangan sejarawan Pusat Sejarah ABRI. Sedangkan buku acuan untuk SNI menggunakan buku babon yang kontroversial yakni SNI mulai dari jilid I hingga VI. Jilid IV lah yang mengundang tanda tanya besar karena peranan militer lebih ditonjolkan dari pada diplomasi.

Buku SNI itu saja sudah menuai kontroversi dalam pembuatannya, walaupun didalam tim pembuatannya, mencantumkan nama-nama besar seperti Sartono Kartodirjo, Taufik Abdullah, dan masih banyak lagi. Konflik internal mewarnai pembuatan SNI tersebut hingga ada yang mengundurkan diri. Nugroho yang juga ikut menyunting buku tersebut justru seperti takluk pada permintaan penguasa. Nugroho menjadi editor untuk jilid VI yang banyak menuai kritik. Pada terbitan tahun 1984, nama Sartono Kartodirjo tidak ada lagi dalam daftar sampul, yang ada hanyalah Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened P.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s